Ucapan selamat tinggal dari Rumah.com
Terimakasih telah menjadikan Rumah.com sebagai portal properti andalan selama lebih dari 10 tahun. Mulai tanggal 1 Desember 2023 kami akan berhenti beroperasi.
Untuk kebijakan terkait data pribadi pengguna, silakan kunjungi halaman berikut.
Untuk informasi mengenai penutupan ini, silakan membaca pesan berikut dari CEO kami Hari V. Krishnan.
Sekali lagi, kami berterimakasih atas dukungan Anda selama ini.
Perjalanan PropertyGuru di Indonesia akan dilanjutkan oleh Asia Property Awards, penghargaan untuk yang terbaik di real estate. Pelajari selengkapnya tentang Indonesia Property Awards di sini.
MengentaskanKemiskinan
PEMERINTAHAN Jokowi memprioritaskan pengentasan kemiskinan selama memimpin Indonesia. Sejumlah program dijalankan mulai dari program bantuan sosial, penurunan stunting, bantuan kesehatan, pendidikan, dan prakerja.
Selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mengucurkan Rp 361 triliun untuk menjaga kesehatan masyarakat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kartu Indonesia Sehat telah digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun selama 10 tahun,” ujar Jokowi pada Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pemerintah juga telah menganggarkan Rp 225 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun. Dana ini digunakan untuk meningkatkan ekonomi 10 juta masyarakat kurang mampu.
Guna membantu masyarakat miskin meraih cita-cita, pemerintah mengalokasikan Rp 113 triliun pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama satu dasawarsa terakhir. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah juga mengucurkan Rp 60,3 triliun pada program Prakerja selama lima tahun terakhir. Dana ini digunakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 18,8 juta pekerja di Indonesia.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat,” tutur Jokowi.
Berbagai program tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Program-program seperti PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIP, KIS, Kartu Prakerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera serta mandiri.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat dan pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada Kamis (21/4/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Sementara, garis kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran bulanan sebesar Rp 322.170 per kapita per bulan.
Angka kemiskinan turun sebanyak 2,43 persen atau 3,38 juta orang selama dua periode Jokowi menjabat sebagai presiden. Angka kemiskinan sebelum Jokowi menjadi presiden mencapai 11,46 persen atau 28,6 juta orang pada 2013.
Satu dekade setelah Jokowi menjadi presiden, tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa pada 2024. Sementara, angka kemiskinan ekstrem selama dua periode pemerintahan Jokowi turun dari 7,9 persen pada 2014 menjadi 0,8 persen pada 2024.
Ketimpangan antarkelas pun perlahan mulai menurun. Hal ini tercermin dari angka rasio gini dari 2014 hingga 2024 yang mengalami penurunan 0,035 poin dari 0,414 menjadi 0,379.
Penurunan rasio gini baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, rasio gini turun dari 0,433 menjadi 0,399, dan di perdesaan dari 0,336 menjadi 0,306.
Semakin kecil angka rasio gini, berarti ketimpangan sosial juga semakin kecil.
Meski begitu, usaha menurunkan angka kemiskinan bukan tanpa tantangan. Pandemi Covid-19 pada 2020-2022 adalah salah satunya.
Baik angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, maupun rasio gini periode 2020-2021 mengalami peningkatan akibat roda perekonomian terhenti lantaran persebaran Covid-19 mesti ditekan.
Selama periode tersebut, pemerintah memberikan bantuan perlindungan masyarakat dalam paket program PEN.
Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 203,90 triliun untuk perlindungan sosial. Rinciannya adalah PKH Rp 37,40 triliun, sembako Rp 43,60 triliun, bansos di Jabodetabek Rp 6,80 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp 32,40 triliun, program Pra-Kerja Rp 20 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp 25 triliun, dan BLT dana desa Rp 31,8 triliun.
Alokasi dana tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 230,20 triliun. Adapun realisasinya hingga Desember 2020 mencapai Rp 216,59 triliun.
Tahun berikutnya, pemerintah kembali menganggarkan dana jumbo untuk perlindungan sosial, yakni Rp 186,64 triliun. Realisasinya mencapai Rp 167,72 triliun.
Rincian realisasinya, PKH Rp 27,93 triliun, sembako Rp 47,56 triliun, bantuan sembako PPKM Rp 6,84 triliun, bansos tunai Rp 16,76 triliun, Pra-Kerja Rp 18,26 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 8,78 triliun, BLT dana desa Rp 20,24 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,5 triliun, subsidi kuota internet Rp 5,22 triliun, bantuan uang kuliah tunggal Rp 0,74 triliun, iuran JKP Rp 6,82 triliun, dan penanganan kemiskinan ekstrem Rp 1,04 triliun.
Anggaran perlindungan sosial penanganan pandemi digelontorkan lagi pada 2022. Dari pagu Rp 154,76 triliun, realisasinya mencapai Rp 153,4 triliun. Kemudian, Pra-Kerja Rp 18 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat Rp 2,3 triliun, bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 10 miliar.
Intervensi pemerintahan Jokowi selama pandemi Covid-19 berhasil mengurangi dampak besar yang mungkin terjadi. Angka kemiskinan, sekalipun dari 9,22 persen pada 2019 naik menjadi 10,19 persen pada 2020, berhasil diturunkan kembali pada 2021 menjadi 9,71 persen. Pada 2024, angkanya sudah lebih kecil dari sebelum pandemi, yakni 9,03 persen.
Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem. Angkanya sempat melonjak jadi 4,2 persen pada 2020. Lalu, pada 2021, berhasil ditekan jadi 3,7 persen, dan kembali turun lagi pada 2022 menjadi 1,7 persen–lebih kecil dari sebelum pandemi.
Manfaat program perlindungan sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Kezia Gita adalah salah satunya.
Guru honorer ini harus menjadi tulang punggung keluarga lantaran pekerjaan kakak dan ayahnya terdampak pandemi.
Dari pihak sekolah, ia pun didaftarkan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). Desember 2020, bantuan tersebut cair dan membuat dirinya lega.
“Bantuan ini sangat membantu untuk biaya hidup keluarga dan membayar tagihan barang yang saya gadaikan,” cerita Kezia, seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/11/2021).
Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Serang, Jubaedah, juga merasakan manfaat nyata dari program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintahan Jokowi.
Dilansir dari laman YouTube Kementerian Sosial (Kemensos) 7 Mei 2022, Jubaedah mendapatkan bantuan KPH untuk tiga kategori, yakni satu untuk balita dan dua untuk anak sekolah. Ia menggunakan bantuan itu untuk membeli susu dan menyekolahkan anaknya.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada Kamis (21/4/2022).
Selain mendapatkan bantuan, ia juga merasa terbantu dengan program Pendamping KPH. Pendamping KPH bertugas mendampingi KPM agar dapat memaksimalkan manfaat dari program PKH.
Rini, Pendamping KPH untuk Jubaedah, membantunya dalam berbagai hal, mulai dari membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keluarganya hingga mengarahkan agar uang KPH digunakan untuk biaya sekolah anaknya.
Berkat arahan Rini, ia bisa menggunakan sisa uang KPH untuk modal berjualan sate keliling. Jubaedah mengaku, ia merintis jualan sate dengan modal per hari Rp 145.000 untuk menghasilkan 200 tusuk sate. Selanjutnya, ia menjual sate dengan penghasilan kotor Rp 200.000 dan mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 55.000 per hari.
“Jika ada yang pesan lebih banyak, saya bisa mendapatkan untung lebih. Terima kasih pada pemerintah yang telah memberikan saya bantuan PKH,” ujarnya.
Salah satu penerima KIS, Suprihono, juga mengaku merasa sangat terbantu dengan program kartu sakti Jokowi itu. Ia menggunakan KIS untuk mengobati cuci darah selama 14 tahun.
"Alhamdulillah, saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi, saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang," ucap Suprihono dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (30/1/2024).
Ia berharap, program KIS bisa dilanjutkan terus untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada.
"Menurut saya, (KIS) harus dilanjutkan karena masyarakat miskin membutuhkan BPJS Kesehatan, termasuk kebutuhan pokok sembako," tuturnya.
kembali ke MENU UTAMA || kembali ke SUBMENU EKONOMI
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa total daya tampung Masjid Negara tersebut mampu mencapai 61.000 jemaah dengan biaya konstruksi sebesar Rp940 miliar.
"Nilai konstruksinya, sebesar Rp940 miliar, jadi memang sangat besar sekali masjid ini nanti," jelas Jokowi dalam siaran resmi Sekretariat Negara, Rabu (17/1/2024).
Dalam penjelasannya, Masjid Negara tersebut nantinya akan dikelilingi oleh air yang juga difungsikan sebagai embung buatan yang akan menampung pasokan air baku di IKN.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, Masjid Negara itu juga akan dilengkapi dengan infrastruktur kawasan seperti lanskap utilitas kawasan, yakni jalan dan jembatan.
Adapun, proses konstruksi proyek ini ditargetkan selama kurang lebih 400 hari kalender dan diproyeksi akan rampung pada akhir tahun 2024.
Orang nomor 1 di RI itu juga memastikan, nantinya di area kawasan yang sama tersebut juga akan segera dibangun sejumlah rumah ibadah lain, mulai dari gereja, vihara, pura, hingga klenteng sebagai simbol kerukunan beragama.
"Saya berharap Masjid Negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya dan juga menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di IKN kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa Masjid Negara tersebut diklaim akan memiliki daya tampung jamaah yang cukup besar.
Pasalnya, tambah Agung, nantinya IKN diprediksi akan memiliki 2 juta populasi sehingga keberadaan Masjid Negara tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang hal itu.
"Dari segi kapasitas ini sangat signifikan besar, karena IKN ditargetkan bisa menampung populasi sampai 2 juta, jadi kalau misal Salat Jumat perlu cukup besar," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin memiliki program membangun 5 juta rumah jika terpilih dalam Pemilu 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan saat ini.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian Paslon nomor urut 01.
"Ini isu yang sangat penting. Masalah mendasar yang harus kita selesaikan," kata dia, dalam acara 'Rembuk nasional: Mengukur perlunya Kementerian Perumahan rakyat Kabinet 2019-2024', di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Komitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kata Arif, telah ditunjukkan oleh Joko Widodo. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi pada masa jabatannya sebagai Presiden adalah bentuk nyata perhatian tersebut.
"Lima tahun yang akan datang, Pemerintah, Pak Presiden meneruskan jalan perubahan Indonesia maju. Program 1 juta rumah sudah tercapai bahkan lebih," kata dia.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR.
"Lima tahun yang akan datang 5 juta rumah. Bukan hanya rumah baru tapi semua program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Juga akan dikembangkan perumahan yang dekat dengan tempat kerja. Kalau kita sediakan jauh dari tempat kerja, maka cost akan lebih besar," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Dalam rangka mendukung program pemerintah, Abipraya Properti lakukan soft launching Perumahan Arya Green Tajurhalang yang berlokasi di kawasan Tajurhalang, Bogor.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
